Peraturan Rumah Tangga PMI (4)

Pasal 45

Koordinator Wilayah

1. Untuk beberapa Wilayah tertentu dibentuk Koordinator Wilayah.
2. Tempat kedudukan Koordinator Wilayah, ditetapkan oleh Pimpinan Besar atas usul-usul wilayah yang bersangkutan.
3. Ketua dan Sekretaris.

Pasal 46

Tugas Kewajiban Koordinator Wilayah

1. Melaksanakan Instruksi Pimpinan Besar tentang berbagai masalah organisasi.
2. Mewakili PB dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya atas mandat PB dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah yang  bersangkutan.
3. Memberikan  bimbingan, membina, mengkoordinir  dan  mengawasi  kegiatan   wilayah-wilayahnya.
4. Membentuk wilayah persiapan.
5. Menyampaikan laporan kepada PB dan dapat diangkat kembali.

Pasal 47

Masa jabatan Koordinator Wilayah ialah disesuaikan  dengan  masa  jabatan  PB dan dapat diangkat kembali.

Pasal 48

Koordinator Cabang

1. Untuk beberapa Cabang tertentu dapat dibentuk Koordinator Cabang,   mengkoordinir cabang-cabang didaerah eks Karesidenan.
2. Tempat kedudukan Koordinator Cabang dibekas Ibukota Karesidenan.
3. Ketua Koordinator Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah.
4. Formasi kepengurusan Koordinator Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari   seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 49

Tugas Kewajiban Koordinator Cabang

1. Melaksanakan Instruksi PW tentang berbagai masalah organisasi.
2. Mewakili PW dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya dan menyelesaikan persoalan-persoalan intern atas mandat PW dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Cabang-cabang yang bersangkutan.
3. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang-cabangnya.
4. Membentuk cabang persiapan.
5. Minta laporan pada cabang-cabangnya.
6. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah baik diminta ataupun tidak

Pasal 50

Masa  jabatan  Pengurus  Koordinator  Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Wilayah dan dapat dipilih kembali.

Pasal 51

1. Jumlah Lembaga disesuiakan dengan kebutuhan organisasi.
2. Lembaga-lembaga dapat dibentuk dari tingkat PB sampai tingkat Cabang.
3. Program pelaksanaan Lembaga-lembaga diatur dalam ketentuan-ketentuan   tersendiri.
4. Pimpinan Lembaga-lembaga terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

BAB VII

Pasal 52

Pemuda Muslim membentuk Corps Puteri Muslimin Indonesia untuk menghimpun anggota-anggota Pemuda Muslim Puteri.

Pasal 53

Corps Puteri Muslimin Indonesia disingkat COPMI.

Pasal 54

COPMI adalah bagian yang otonom dari Pemuda Muslimin Indonesia yang lambang dan benderanya sama dengan Pemuda Muslimin Indonesia.

Pasal 55

COPMI mempunyai Pedoman dasar dan Pedoman Khusus tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 56

COPMI mempunyai Kartu Anggota tersendiri.

Pasal 57

Ketua Umum COPMI karena jabatannya sebagai salah seorang Ketua dalam Pimpinan Besar Pemuda Muslim, secara ex-officio.

 BAB VIII

Keuangan

Pasal 58

20 % dari jumlah iuran penerimaan Cabang dari anggotanya harus diserahkan kepada PB setiap bulan.

Pasal 59

Sisa penerimaan uang iuran dibagi antara Pimpinan Ranting, Anak Cabang, Cabang dan Wilayah, yang prosentasenya sama 20 %.

Pasal 60

50 % dari uang pangkal diserahkan kepada PB, dan sisanya dari penerimaan Uang pangkal dibagi antara Pimpinan Cabang dan Wilayah dengan prosentase yang sama (25%).

Pasal 61

Setiap anggota Pemuda Muslim yang memperoleh kedudukan karena organisasi di Lembaga Kenegaraan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dll) diwajibkan menyerahkan infaq sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari seluruh jumlah penerimaan kepada tingkat organisasi dimana ia dicalonkan.

Pasal 62

Besarnya uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan oleh Pimpinan Besar.

Pasal 63

Pimpinan Wilayah bertanggungjawab penuh kepada PB dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam pasal 58 dan pasal 60.

BAB XI

Atribut Organisasi Pemuda Muslimin

Pasal 64

Lencana :  Lencana  Pemuda  Muslimin Indonesia  berbentuk  segilima  dengan lambing   didalamnya, warna  dasar  merah, tulisan  Kalimat  Tauhid  putih   dan dikelilingi tulisan Pemuda Muslimin Indonesia.

Pasal 65

Baret :  Baret Pemuda Muslimin Indonesia berbentuk bulat, warna dasar hitam, ditengah  atas  (atap) berwarna merah : ukuran 8 – 19  cm, dari belakang. Antara warna merah dan hitam diberi lis putih.

Pasal 66

Peci :  Peci Pemuda Muslimin berwarna dasar hitam, atas (atap) merah antara sisi warna hitam dan atas merah diberi lis putih.

 Pasal 68

Badge :  Badge berbentuk perisai, warna dasar merah, didalamnya terdapat lambing dengan warna putih, diatas lambang ada tulisan Pemuda Muslim berwarna putih.

Pasal 69

Pakaian Biasa :  Pakaian anggota Pemuda Muslim terdiri dari baju dan celana warna putih. Baju tangan pendek dan dipundaknya pakai tali bahu, kantong baju dua buah tertutup.

Pasal 70

Pakaian Resmi Upacara

Pakaian resmi upacara berwarna putih, dengan potongan baju jas lengan pendek, celana putih, sepatu berwarna hitam.

Pasal 71

Dasi :  Dasi Pemuda Muslim berwarna merah tua dengan lambang ditengah-tengahnya.

BAB XII

Aturan Tambahan 

Pasal 72

Setiap anggota Pemuda Muslim dianggap telah mengetahui isi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini setelah diumumkan.

Pasal 73

Setiap anggota Pemuda Muslimin Indonesia harus mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dan barang siapa melanggarnya dikenakan sangsi-sangsi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan terdahulu.

 BAB XIII

Penutupan dan Pengesahan

Pasal 74

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Besar.

Pasal 75

Peraturan Rumah Tangga ini disyahkan dalam Majelis Syuro ke-XI ( sebelas ) Pemuda Muslimin Indonesia yang berlangsung tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta